Berita

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang
 

Medan (22/09/2023) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di 33 provinsi. Pembukaan pelatihan dibuka secara langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw didampingi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, di Hotel El Royale, Kota Bandung, Kamis 21 September 2023.

Dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri, Tomsi mengatakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa.

“Melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang sedang berlangsung ini, kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, dan ketua lembaga kemasyarakatan desa dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk memperoleh pengetahuan dan skill, yang akan menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ujar Tomsi.

Tomsi berharap pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa juga mampu mendorong kepala desa, perangkat desa, pengurus kelembagaan desa meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta memiliki pemahaman manajemen leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan).

“Selain itu, melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan serta mempercepat serapan APBDes (termasuk dana desa) dengan prioritas kegiatan yang mendorong percepatan pembangunan desa, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif, estraktif, regulatif, distributif dan kolaboratif serta senantiasa untuk tidak melanggar larangan,” ujar Tomsi.

“Kiranya penting bagi kita semua untuk berkomitmen meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan, bukan saja dari segi pembangunan infrastruktur tapi juga dari segi pembangunan kualitas sumber daya di desa, karena pada dasarnnya dengan SDM yang unggul akan dapat mengelola keterbatasan SDA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan roda perekonomian di desa,” tambah Tomsi.

Tomsi meminta seluruh jajaran pemerintah sampai desa dituntut untuk meningkatkan pelayanan umum yang menjadi kebutuhan masyarakat yakni dengan penguatan program pembangunan desa. "Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan tujuan dari diselenggarakan acara ini," katanya.

Menurut Tomsi Pemerintah Pusat terus konsisten dalam meningkatkan pembangunan desa yakni dengan terus mengucurkan anggaran dana desa setiap tahun yang terus mengalami peningkatan. Dari dana desa ini menurut Tomsi diharapkan pemerintah desa dapat memenuhi aktivitas ekonomi masyarakat dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa penguru kelembagaan desa. Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan kegiatan pelatihan dilaksanakan 4 hari per sesi pelatihan, selama 8 minggu di 33 provinsi, mulai minggu ke III bulan September sampai dengan minggu ke II bulan November 2023.

“Dalam hal ini, untuk minggu ini kegiatan pelatihan dilaksanakan sejak 20 September 2023, dan akan berakhir pada Sabtu, 23 September 2023, tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan di 33 provinsi, bertempat di hotel yang telah ditunjuk, dan pada angkatan pertama ini untuk Jawa Barat dilaksanakan di éL Hotel Royale Bandung,” terang Eko.

Peserta kegiatan pelatihan terdiri dari kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa/kepala urusan), ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK/Posyandu/Karang Taruna/Pengurus RT/RT) dengan total target sebanyak 33.458 desa.

Untuk angkatan pertama sebanyak 13.498 orang (423 kelas) dari 3.298 desa di 33 provinsi, khususnya di Jawa Barat sebanyak 384 orang dari 96 desa, dalam 12 kelas.

“Penceramah pada kegiatan pelatihan diarahkan untuk memberikan materi leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan) berasal dari TNI/Polri; dinas yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas PMD, Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, hingga perbankan nasional dan daerah. Sedangkan untuk pelatih, seluruhnya adalah Aparatur Sipil Negara dari 33 provinsi yang telah mengikuti Training of Trainer (ToT) oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa,” ungkapnya.

Setelah usai penutupan secara daring oleh Irjen Kemendagri, Selanjutnya bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara (Sumut) Parlindungan Pane memberikan pencerahan singkat kepada para peserta pelatihan yang berlangsung di Hotel Swiss Bellin Medan Jalan Gajah Mada Medan, Kamis (21/9).

Kegiatan ini merupakan salah satu bagian atau komponen dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang juga berlangsung secara serentak secara virtual yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Perangkat Desa se-Indonesia.

Di Sumut sendiri diikuti oleh 832 orang dari 7 kabupaten, terdiri perangkat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan PKK yakni dari Kabupaten Langkat, Karo, Simalungun Deliserdang, Labura, Sergei, dan Batubara yang akan mengikuti pelatihan selama 4 hari.

Parlindungan Pane kesempatan itu dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintah desa sebagai institusi publik memiliki peran strategis yang berarti pemerintah desa paling dekat dengan masyarakat dan juga sebagai penentu keberhasilan pemerintah daerahnya.

"Kegiatan ini berfokus pada penguatan dan pengembangan dukungan terhadap tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan lokal, yakni dengan penguatan program P3PD itu tentunya," ucap Parlindungan Pane.

Sasaran dari kegiatan ini dijelaskan Parlindungan Pane adalah peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah desa, peluncuran sistem pembelajaran di tingkat daerah, serta penguatan pengawasan dan pengelolaan aparatur pemerintahan desa.

"Semoga pertemuan ini bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas nantinya," katanya.

Sementara itu, program P3PD khususnya Komponen - 1 di level provinsi diampu oleh RMC-7 yang dipimpin Bapak Erik Siagian.

"Dalam pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan seperti yang disampaikan oleh Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dalam rangka negara kesatuan. Dasar kita berkumpul tentunya sangat kuat yakni dapat menjalankan perintah Presiden yang berkaitan dengan Nawacita," katanya.

Search